TIMES PURBALINGGA, PURBALINGGA – Penilaian kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah menjadi momentum penting bagi Kabupaten Purbalingga untuk terus memperkuat langkah menuju percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi dan peningkatan layanan.

‎Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting. Hal ini setidaknya ditegaskan saat pelaksanaan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/5/2025) dari ruang rapat Bupati.

‎Dalam proses penilaian ini, tim penilai dipimpin oleh Yuli Arsianto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. 

‎Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Purbalingga, Rida Kusumawati, dalam paparannya mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Purbalingga pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,67 persen. 

‎Angka ini menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Rida mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, khususnya dalam hal cakupan pemberian ASI eksklusif yang baru mencapai 77,50 persen.

‎“Salah satu penyebabnya adalah banyaknya perempuan di Purbalingga yang bekerja di perusahaan atau pabrik, sementara regulasi dari perusahaan yang mendukung pemberian ASI eksklusif masih terbatas. Di samping itu, pemahaman akan pentingnya ASI eksklusif juga masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

‎Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Purbalingga telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Purbalingga. 

‎“APSAI menjadi wadah kemitraan yang diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk lebih ramah terhadap ibu bekerja, khususnya dalam mendukung pemberian ASI eksklusif,” tambahnya.

‎Dari sisi layanan dasar, capaian akses terhadap air minum layak dan sanitasi di Purbalingga pada tahun 2024 mencapai 96,07 persen, menunjukkan perbaikan signifikan yang turut mendukung upaya penurunan stunting.

‎Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkbp3a), Jusi Febrianto, turut memaparkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting.

‎Salah satu inovasi unggulan adalah program “Ngapake Bangga” atau Nganggo Alat Pantau Sistem Kinerja Intervensi Spesifik Stunting Purbalingga. Program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas proses bisnis dalam penanganan stunting secara menyeluruh.

‎“Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, kami terus berupaya meningkatkan efektivitas intervensi yang kami lakukan. Program ini juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” terang Jusi.

‎Jusi juga menyoroti pentingnya layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.

‎ “Untuk peserta UHC (Universal Health Coverage), kami mewajibkan penggunaan KB pasca salin. Semua ibu yang melahirkan dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan harus sudah menggunakan KB. Ini adalah langkah konkret yang kami lakukan untuk memastikan keberlanjutan kesehatan ibu dan anak,” tegas Jusi Febrianto, Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga. (*)