TIMES PURBALINGGA, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) memastikan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diawasi maksimal hingga lokasi pembangunan. 

Pengawasan ini dilakukan guna menjamin kualitas, keberlanjutan serta manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Komitmen tersebut ditegaskan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin.

"Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal," katanya, Kamis (25/9/2025).

Doni menekankan pengawasan maksimal itu dilakukan karena program itu dilakukan dengan menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Ia menyebutkan KKP RI telah menetapkan 65 lokasi pembangunan KNMP tahap pertama di tahun 2025. Pembangunan ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan pengawasan ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan pembangunan 65 lokasi KNMP telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp1,34 triliun. Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun di antaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan.

Dikatakannya, pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya.

Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.

“Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ujar Doni.

Dijelaskan sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

"Sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini," tutur Doni. (*)